pertemuan 10

Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

1.    Kesepakatan MPR tentang Amandemen UUD 1945
Melalui sidang-sidang majelis yang panjang dan melelahkan, demi mengemban tugas konstitusionlanya, akhirnya di antara 12 fraksi dan anggota majelis lahirlah sebuah kesepakatan prinsipil yang merupakan komitmen sikap dalam melaksanakan proses amandemne UUD 1945. Kesepakatan yang sekalipun tidak tertulis, terjadi di antara fraksi-faksi tersebut dan dikenal dengan lima kesepakatan, yakni sebagai berikut:
a.    Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Sebab, Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia, dasar negara, dan tujuan berdirinya negara. Di dalam pembukaan UUD 1945 termuat pula nilai-nilai Pancasila, yang mengakomodasi prinsip dan paham demokrasi serta kedaulatan rakyat sekaligus sebagai kristalisasi pandangan hidup dan kesadaran sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia.
b.    Tetap mempertahankan NKRI. Dasar pertimbangannya:
1    Para pendiri negara dengan suara mayoritas memilih bentuk negara kesatuan dibanding bentuknegara lain pada rapat BPUPKI,
2    NKRI adalah bentuk negara yang paling tepat guna mewadai nilai persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang
3    NKRI sebagai wujud bentuk pemikiran para pendiri bangsa untuk mendirikan sebuah negara yang demokratis.
c.    Tetap mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial yang bertujuan untuk mempertegas dan memperkukuh sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.
d.    Penjelasan di dalam UUD 1945 yang memuat tentang norma dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
e.    Perubahan dilakukan dengan cara addendum.

2.    Struktur Lembaga-lembaga Tinggi Negara Setelah Perubahan UUD 1945
a.    Lembaga-Lembaga Negara
oerubahan UUD 1945, hierarki atau tingkat UUD 1945. Berada di tempat paling atas. Kemudian di bawahnya MPR yang terdiri atas DPR ditambah dengan Utusan Golongan daN Utusanb Daerah. DPR terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilu ditambah dengan TNI/Polri (anggota diangkat). Di bawah MPR (Lembaga Tertinggi Negara) adalah Badan Pemerikas keuangan, DPR, Presiden, DPA, dan MA. Itu adalah struktur ketatanegaraan kita sebelum diubah.
Setelah diamandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, akan tetapi menjadi lembaga tinggi negara. MPR terdiri atas DPR dan DPRD dan dipilih melalui pemilu. Dan unutk DPR adalah perseorangan. Jadi, DPD mewakili daerah.
Lembaga baru dibidang kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi. Wewenagnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya nersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan  sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Sedangkan lembaga Komisi Yudisial bertugas untuk mencalonkan hakim agung. Lembaga ini juga bertindak dalam hal yang terkait dengan kode etik atau moralitas para hakim.
b.    Struktur Pemerintahan Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen
Dalam struktur ketatanegaraan sistem presidensial, ada beberapa hal yang patut dicatat menyangkut lembaga kepresidenan:
1    Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
2    Presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen
3    Pemerintah (artinya presiden) dan parlemen mempunyai kedudukan yang sama/sejajar.
Kalu melihat komposisi MPR sekarang, yang terdiri atas DPR dan DPD, memang cenderung disebut sistem bicameral (dua kamar). Ada kamar DPR, ada kamar DPD. Namun secara teoritis, kita tidak menganut sistem sepenuhnya sistem dua kamar ini, karena kewenangan DPR disatu sisis dan kewenanngan DPD di sisi lain tidak sama dengan Senat dan Kongres dalam lembaga legislatif di Amerika Serikat.
c.    Majelis Permusyawaratan Rakyat
Salah satu pasal dalam UUD 1945 adalah tentang kedaulatan di tangan rakyat atau asas demokrasi. Oleh karena itu, dalam melakukan kedaulatan di tangan rakyat (bukan lagi MPR) dan dilaksanakan menurut UUD 1945 )seluruh rakyat dan lembaga-lembaga negara). Penegasan ini perlu dilakukan mengingat dalam UUD 1945 keberadaan lembaga-lembaga negara yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya ideology kedaulatan rakyat. Kerena itu perlu dilakukan pembenahan secara structural maupun fungsional terhadap lembaga-lembaga negara yang ada.
d.    Struktur Perwakilan Rakyat yang Baru
Perubahan dengan melakukan demokratisasi pada lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Perubahan tersebut adalah keanggotaannya nanti dipilih melalui pemilu.
Hal ini merupakan konsekwensi logis dalam uapay meningkatkan kualitas demokrasi dan pengambilan kedaulatan kepada rakyat untuk memutuskan substansi-substansi yang sangat fundamental. Dengan demikian MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Perubahan yang terjadi terhadap status MPR ini menyangkut instrumental dan bukan aspek ideology dan konstitusi. Karena justru dengan perubahan ini, telah termanifestasikan ideology kedaulatan ditangan rakyat.
Memang, adanay perubahan status MPR ini, pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan hubungan lembaga-lembaga negara dalam sistem UUD 1945. Kareena, hubungan antar lembaga negara tidak lagi terstruktur secara hierarkis, melainkan tersusun secara fungsionla. UUD memberikan fungsi kepada tiap-tiap lembaga negara.
e.    Struktur Pendelegasian Kekuasaan
Prinsip kedaulatan rakyat seperti yang telah digariskan itu, jelas makin menegaskan bahwa kita tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara  murni (sparation of power). Dengan demikian, kedaulatan di tangan rakyat itu di delegasikan ke berbagai lembaga negara, dalam hal ini: MPR dengan sistem DPR dan DPD yakni DPR dan DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), lalu BPK dan Presiden. Begitulah sistem pendelegasian secara konstitusi setelah amandemen UUD 1945.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s