pertemuan 17 dan 18

Pengertian Anti Korupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Anti Korupsi
Anti korupsi berarti menentang atau tidak setuju dengan perbuatan korupsi. Contoh sifat anti korupsi, antara lain:
a. Tidak setuju atau menentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memeperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
b. Menentang setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranng lain dengan menyalah gunakan wewenang atau kesempatan yang ada padanya berdasarkan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara,
c. Melawan setiap orang yang:
1) Member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara dengan maksud supaya pegawai negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2) Member sesuatu pada pegawai negara yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia
a. Instrumen Hukum anti korupsi di Indonesia
Instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berkenaan dengan anti-KKN, antara lain
1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi
2) UU No. 30 Tahun 2002 tantang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3) UU No. 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
4) UU No. 71 Tahun 2000 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pembangunan penghargaan dalam pemecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
5) UU No. 65 Tahun 1999 tantang tata cara pelaksanaan pemeriksaan kekayaan penyelenggaraan negara.
b. Lembaga-lembaga yang menangani anti korupsi di Indonesia
Kelembagaan berkenaan dengan anti korupsi di Indonesia antara lain sebagai berikut:
1) Tim Pemberantas Korupsi di bentuk tahun 1960. Tugasnya membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif
2) Komite Antikorupsi (KAK) dibentuk tahun 1970
3) Komite Empat dibentuk tahun 1970. Tugasnya:
a) Menghubungi pejabat atau instansi swasta sipil atau militer
b) Memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta
c) Meminta bantuan aparatur pemerintah pusat dan daerah
4) Opstib (Operasi Ketertiban) dibentuk tahun 1977. Tugasnya:
a) Pada awalnya pembersihan pungutan liar di jalan-jalan, penertiban uang siluman di pelabuhan, baik pengguna tidak resmi maupun resmi tetapi sah menurut hukum.
b) Pada 1977 diperluas sasaran penertiban, beralih dari jalan raya ke aparat departemen dan daerah
5) Tim Pemberantas Korupsi (TPK) dibentuk tahun 1982
6) KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) dibentuk tahun 1999. Tugasnya memeriksa kekayaan pejabat negara.
7) TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidanna Korupsi) dibentuk tahun 2002. Tugasnya adalah mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung.
8) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s