pertemuan 9

AMANDEMEN (PERUBAHAN) UUD 1945 DAN HASIL-HASILNYA

1. Dasar Pemikiran Perlunanya Amandemen UUD 1945

Setelah mengalami pasang surut, baik pada era Orde Lama maupun Orde Baru, muncul tuntutan perubahan UUD 1945 pada era reformasi. Untuk memahami bagaimana Perubahan UUD 1945 itu terjadi, kalian akan diajak untuk memahami mulai dari dasar pemikiran, tujuan, dasar yuridis, kesepakatan dasar, awal perubahan, tingkat-tingkat pembicaraan, jenis­jenis perubahan, dan hasil perubahan.

Perlunya perubahan UUD 1945 semata-mata karena kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1)     Struktur Kekuasaan dalam UUD 1945

Struktur kekuasaan dalam UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Karena itu, sering muncul anggapan bahwa kekuasaan dalam UUD 1945 sebelum perubahan terlalu bertumpu pada Presiden. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan, tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, di samping hak konstitusional khusus (Iazim disebut hak prerogatif) seperti memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

2)     Berkaitan dengan Sistem Saling Mengawasi dan Mengimbangi ( Checks and Balances)

Struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antarcabang kekuasaan (Iembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindakan melampaui wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden yang besar makin menguat karena tidak cukupnya mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang kekuasaan yang lain. Misalnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur pembatasan wewenang Presiden menolak mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui DPR.

3)     Ketentuan-Ketentuan yang Tidak Jelas

a.      Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas, yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi. Misalnya, ketentuan(konstitusionalisme ). tentang pemilihan kembali Presiden (” … dan sesudahnya dapat dipilih kembali”). Ketentuan ini menumbuhkan praktik, Presiden yang sama dipilih terus me­nerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi

b.     Ketentuan yang menyatakan “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuh­nya oleh MPR”. Dengan ungkapan “dilakukan sepenuhnya”, ada yang menafsirkan hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat sehingga DPR yang merupakan wakil rakyat dipandang tidak melakukan kedaulatan rakyat.

c.      Ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, menge­luarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Karena tidak jelas, menimbul­kan pendapat bahwa selama undang-undangnya belum dibentuk, hak­hak tersebut belum efektif. Cara pemaknaan semacam itu tidak sesuai dengan pengertian hak asasi sebagai hak alami.

4)     Kedudukan Penjelasan UUD 1945

a.    Tidak ada kelaziman UUD memiliki Penjelasan yang resmi. Apalagi kemudian, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (Batang Tubuh). Penjelasan UUD 1945 bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPK dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo, yang kemudian dimasukkan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam Berita Republik Tahun 1946, kemudian dimasukkan ke dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit).

b.    Dalam berbagai hal, Penjelasan mengandung muatan yang tidak konsisten dengan Batang Tubuh atau pasal-pasal, memuat pula keterangan-keterangan yang semestinya menjadi materi muatan Batang Tubuh.

2. Tujuan  Amandemen UUD 1945

Melakukan perubahan atas sesuatu tentu saja memiliki tujuan. Demikian pula halnya dengan perubahan UUD 1945 yang mem­punyai beberapa tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1.      menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dal mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara KesatL Republik Indonesia;

2.      menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanc kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar ses dengan perkembangan paham demokrasi;

3.      menyempurnakan aturan dasar mengenai supremasi hukum, jamir hak-hak konstitusional rakyat dan perlindungan hak asasi manusia a sesuai dengan paham nomokrasi dan rumusan negara hukum ye tercantum dalam UUD 9 5;

4.      menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara sec, demokratis dan modern. antara lain melalui pembagian kekuasc yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimba yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembE negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa c tantangan zaman;

5.      menyempurnakan aturan dasar mengenai tugas, tanggungjawab, C kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan selul tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mE cerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertib dunia;

6.      melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggara negara bagi eksistensi (keberadaan) negara dan demokrasi, sepE pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;

7.      menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara d berbangsa sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuh bangsa.

3. Dasar Yuridis  Amandemen UUD 1945

MPR melakukan perubahan UUD 1945 dengan berpedoman pad a . e entuan Pasal37 UUD 1945. Masih ingatkah kalian ketentuan apa yang : atur oleh pasal tersebut? Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur :erubahan UUD 1945. Namun bagaimana dengan Ketetapan MPR Nomor /MPR/1983 tentang Referendum? Ketetapan MPR tersebut isinya engatur tata cara perubahan UUD 1945 yang harus meminta terlebih :ahulu pendapat rakyat melalui referendum. Jika mayoritas rakyat enghendaki perubahan tersebut, barulah MPR melakukan perubahan tersebut.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum tidak sesuai dengan cara perubahan seperti diatur pada Pasal 37 UUD 1945. Maka sebelum melakukan perubahan UUD 1945, MPR dalam Sidang lstimewa PR tahun 1998 mencabut Ketetapan MPR tentang referendum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dasar yuridis formal perubahan UUD 1945 adalah Pasal 37 UUD 1945. Naskah yang menjadi objek perubahan adalah UUD 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

4. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945

Penting kita ketahui dari proses perubahan UUD 1945 itu adalah ad kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Jika tidak ada kesepal dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan dapat tidak memiliki yang jelas. Perubahan UUD 1945 muncul dari adanya tuntutan refol yang salah satu diantaranya menginginkan adanya perubahan UUD.

Kesepakatan dasar itu disusun oleh Panitia Ad Hoc I 8adan Pekerja I yakni sebagai berikut:

1)     sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;

2)     sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan RepL Indonesia;

3)     sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (da pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memer ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4)     sepakat untuk tidak menggunakan lagi Penjelasan UUD 1 sehingga hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dipindar ke dalam pasal-pasal; dan

5)     sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melaku amende men terhadap UUD 1945

4. Hasil Amandemen UUD 1945 (pertama s/d ke-4)

Hasil Amandemen :

AMANDEMEN I

Naskah Asli UUD’45

Amandemen I

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 5

(1)Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang

jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya,Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):”Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang.dan peraturannya dengan selurus -lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya,

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil P residen Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala  undang-undang dan peraturannyadengan selurus -lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”. Janji Presiden (Wakil Presiden) :”Saya berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala

undang-undang dan peraturannya dengan selurus -lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di

hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

(1)   Presiden mengangkat duta dankonsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 13

(1) Dalam hal mengangkat duta,Presiden memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menerima penempatan

duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 14

(1)Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan PerwakilanRakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

(2)Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3)Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

Pasal 17

(2)Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3)Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Pasal 20

(1)Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)Jika sesuatu rancangan undang undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2)Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3)Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui

bersama untuk menjadi undangundang

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

AMANDEMEN II

Naskah Asli UUD’45

Amandemen II

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi,

daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, B upati, dan WaIikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjaIankan

otonomi seluas -Iuasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah

diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara

adil dan selaras berdasarkan undangundang.

PasaI 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Pasal 20

(1)Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)Jika sesuatu rancangan undang undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Menambahkan

(5) Dalam hal rancangan undangundang

yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

 

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal

lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Menambahkan

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Menambahkan

BAB IXA

WILAYAH NEGARA

 

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang

berciri Nusantara dengan wilayah yang

batas -batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganearaan ditetapkan dengan undang undang.

Pasal 26

(2) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Ditambah :

(3) Hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undangundang

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Menambahkan

Pasal 27

(3) Setiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan nagara.

Menambahkan :

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Dari pasal 28 A-J

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NEGARA

Pasal 30

(1)Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2)Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan

negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri

atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,

dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam

usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG

NEGARA, SERTA LAGU

KEBANGSAAN

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

AMANDEMEN III

Naskah Asli UUD’45

Amandemen III

Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan adalah di tan- gan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR

Diubah, Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tan-gan rakyat dan dilaksana-kan menurut UUD

Ditambah, Pasal 1 ayat (3)

Negara indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

MPR menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.

Diubah, Pasal 3 ayat (1)

MPR berwenang mengubah dan menetap-kan UUD

Ditambah, Pasal 3 ayat (2)

MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 3 ayat (3)

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 6 ayat (1)

Presiden ialah orang Indone-sia asli.

Pasal 6 ayat (2)

Presiden dan Wakil Presi-den dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak.

Diubah, Pasal 6 ayat (1)

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6 ayat (2)

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ditambah, Pasal 6A ayat

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dal-am satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabu-ngan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara disetiap provi-nsi yang tersebar dilebih dari setengah jum-lah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presi-den dan Wakil Presiden lebih lanjut di atur dalam undang-undang.

Ditambah, Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pembuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B ayat

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pembuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelangga-ran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

(3) Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah angg-ota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

(4) MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya

Diubah, Pasal 8 ayat (1)

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Ditambah, Pasal 8 ayat (2)

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Ditambah, Pasal 11 ayat

(2) Presiden dalam membuat perjanjian inte-rnasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rak-yat yang terkait dengan beban keuangan ne-gara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan uu harus dengan persetu-juan DPR.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Ditambah, Pasal 17 ayat

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembu-baran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Ditambah,

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C ayat

(1) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.

(2) Anggota DPD dari setiap provinsi jum-lahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

(3) DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D ayat

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hu-bungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pen-gelolaan sda dan sde lainnya, serta yang

berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) DPD ikut membahas ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sda dan sde lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertim-bangan kepada DPR atas ruu anggaran pen-dapatan dan belanja negara dan ruu pendid-ikan, dan agama.

(3) DPD dapat melakukan pengawasan atas

pelaksanaan uu mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabung-an daerah, hubungan pusat dan daerah, pen-gelolaan sda dan sde lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menya-mpaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Ditambah,

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

(2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

(3) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan angota DPRD adalah parpol.

(4) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

(5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu kom-isi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23 ayat

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan uu. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah,maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk kepe-rluan negara berdsarkan uu.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan uu.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan uu

(5) Untuk memeriksa tangu-ngjawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK, yang peraturannya ditetapk-an dengan uu. Hasil peme-riksaan itu diberitahukan ke-pada DPR.

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja nega-ra sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan uu dan dilaksanakan secara terbuka dan berta-nggung jawab untuk sebesar-besarnya kem-akmuran rakyat.

(2) Ruu anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan perti-mbangan DPD.

(3) Apabila DPR tidak menyetujui rancang-an anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Bel-anja Negara tahun yang lalu

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat mem-aksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan Negara di atur dengan undang-undang

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

asal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tang-gungjawab tentang keuangan negara diadak-an satu BPK yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara

diserahkan kepada DPR, DPD, dan

DPRD, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak-lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan dir-esmikan Presiden.

(2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1) BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah MA dan lain-lain badan kehakiman menurut uu

(2)Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang undang.

 

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kek-uasaan yang merdeka untuk menyeleng-garakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

(1) MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan dan keanggotaan, dan hukum acara MA serta badan peradilan

dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hak-im agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan ke-hormatan, keluhuran martabat, serta peri-laku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus memp-unyai pengetahuan dan pengalaman dibid-ang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan perse-tujuan DPR.

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan uu.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang meng-adili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu

terhadap UUD, memutus sengketa kewen-angan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai

du-gaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 ora-ng anggota hakim konstitusi yang ditetapk-an oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR

dan 3 orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kon-stitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integ-ritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap

sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

 

AMANDEMEN IV

Naskah Asli UUD’45

Amandemen IV

Pasal 2 ayat (1)

MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan gol-ongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Diubah,

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ditambah, Pasal 6A ayat

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan

Wakil Presiden.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Ditambah, Pasal 8 ayat

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak da-pat melakukan kewajibannya

dalam masa jabatannya seca-ra bersamaan, pelaksana tug-as kepresidenan adalah Men-teri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR me-nyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan cal-on Presiden dan Wakil Presi-den yang diusulkan oleh par-pol atau gabungan parpol yang pasangan calon Presid-en dan Wakil Presidennya

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Diubah, Pasal 11 ayat (1)

Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 16 ayat

(1) Susunan DPA ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertan-yaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pe-merintah

Diubah, Pasal 16

Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang

Dihapus

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23 ayat

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan uu. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah,maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk kepe-rluan negara berdsarkan uu.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan uu.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan uu

(5) Untuk memeriksa tangu-ngjawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK, yang peraturannya ditetapk-an dengan uu. Hasil peme-riksaan itu diberitahukan ke-pada DPR.

Pasal 23 B

Macam dan harga mata uang

ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah MA dan lain-lain badan kehakiman menurut uu.

(2)Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang undang.

 

Pasal 24

(3) badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran

(2) Pemerintah mengusah-akan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasi-onal, yang diatur dengan uu.

Pasal 31 ayat

(1) Setiap wn berhak men-dapat pendidikan.

(2) Setiap wn wajib meng-ikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiay-ainya.

(3) Pemerintah mengusaha-kan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasio-nal, yang meningkatkan kei-manan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan ba-ngsa, yang diatur dengan uu.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekura-ng-kurangnya 20% dari ang-garan pendapatan dan bel-anja negara serta dari ang-garan pendapatan dan bela-nja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekn-ologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan

persatuan bangsa untuk kem-ajuan peradaban serta kesej-ahteraan umat manusia.

Pasal 32

Pemerintah memajukan keb-udayaan nasional Indonesia

Pasal 32

(1) Negara memajukan keb-udayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia de-ngan menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliha-ra dan mengembalikan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa dae-rah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33 ayat

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berd-asar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekay-aan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh neg-ara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat.

Ditambah, Pasal 33

(4) Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisie-nsi berkeadilan, berkelanjut-an, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kem-ajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

dipelihara oleh negara.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelih-ara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan membe-rdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat ke-manusiaan.

(3) Negara bertanggungjaw-ab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fas-ilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam uu.

Pasal 37

(1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 da-ripada jumlah anggota MPR harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurang nya 2/3 daripada jumlah an-ggota yang hadir.

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendak-an dalam sidang MPR apabila diajukan oleh seku-rang-kurangnya 1/3 dari jum-lah anggota MPR.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunju-kkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kura-ngnya 2/3 dari jumlah angg-ota MPR.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekura-ng-kurangnya 50% ditambah

satu dari seluruh anggota MPR.\

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilaku-kan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panita Persiapan Kemerdek-aan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepinda-han pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kem-erdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijal-ankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

 

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksana-kan ketentuan UUD dan bel-um diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibe-ntuk selambat-lambatnya pa-da 17 Agustus 2003 dan seb-elum dibentuk segala kewe-nangannya dilakukan oleh

Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam 6 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indon-esia mengatur dan menyel-engarakan segala hal yang di tetapkan dalam UUD ini.

(2) Dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu bersidang, untuk menetap-kan UUD.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

MPR ditugasi untuk melaku-kan peninjauan terhadap ma-teri dan status hukum Keteta-pan MPR Sementara dan Ke-tetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya peru-bahan UUD ini, UUD Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s